Jan 05

Dinamika Pemerintahan Desa

laypubKeberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah j.o. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, menurut ketentuan ini Desa adalah suatu masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini pada dasarnya merupakan pengejawantahan terhadap UUD 1945 khususnya pasal 18B.

Dapat dikatakan bahwa Desa merupakan basis kekuatan sosial ekonomi dan politik yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Perencanaan pembangunan selama ini menjadikan masyarakat desa sebagai objek pembangunan bukan sebagai subjek pembangunan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membuat kebijakan tentang desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat.

Desa memiliki peranan ganda yaitu sebagai struktur perantara –penghubung antara masyarakat dengan pemerintah, dan sebagai agen pembaharuan. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan guna meningkatkan harkat dan derajat masyarakat desa diperkenalkan dan dijalankan melalui Pemerintah Desa.

Untuk dapat menjalankan peranannya secara efektif dan efisien, pemerintah desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa karena adanya pembangunan desa perlu diimbangi juga dengan pengembangan kapasitas Pemerintahan Desanya. Tanpa adanya Pemerintahan Desa yang kuat, desa dengan masyarakatnya hanya akan menjadi objek permainan ekonomi maupun politik dari pihak-pihak luar desa.

Otonomi asli merupakan bentuk kewenangan yang hanya dimiliki   oleh   Desa   berdasarkan   adat-istiadat  yang   hidup   dan dihormati di suatu Desa yang bersangkutan. Ini tampak kurang mendapat perhatian kita, sehingga dapat menyebabkan kegiatan administrasi dalam organisasi pemerintahan tidak berjalan seperti yang diharapkan. Hal semacam ini kemungkinan dapat membawa dampak negatif bagi suatu pemerintahan, maksudnya penyelenggaraan ataupun pengembangan organisasi Pemerintahan Desa tidak berjalan secara efektif dan efisien. Untuk itu Pemerintah Desa mempunyai hak, wewenang dan kewajiban memimpin pemerintahan desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa.

Melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pemerintah desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati. Pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa dilarang melakukan kegiatan-kegiatan atau tindakan yang merugikan kepentingan negara, pemerintah, pemerintah Daerah dan masyarakat Desa. Maksudnya untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang akan merugikan kepentingan umum khususnya kepentingan Desa itu sendiri. Pemerintah desa harus mengadakan kerjasama untuk kepentingan Desa yang diatur dengan keputusan bersama dan diberitahukan kepada Camat. Dalam hal ini tugas Pemerintah desa khususnya Kepala Desa harus mengarahkan aparat-aparat pemerintah Desa, memberikan dorongan dan motivasi dalam melaksanakan masing-masing tugasnya, agar organisasi pemerintahan di Desa berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pada dasarnya suatu organisasi akan mati apabila kegiatan administrasi tidak jelas, karena kita tahu bahwa fungsi Pemerintah Desa dalam mengembangkan organisasi pemerintahan sangat penting. Untuk itu ada 3 fungsi yang harus dimiliki oleh seorang Pemimpin baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Desa memiliki 3 peranan yang sangat strategis dalam membangun desanya yaitu stabilitas, alokasi dan distribusi. Adapun batasan pengertian ke 3 fungsi tersebut adalah :

  1. Stabilitas adalah kemantapan, kestabilan, keseimbangan.
  2. Alokasi  adalah  Penentuan  penggunaan  sumber daya secara sistematis  (misalnya  tenaga  kerja,  mesin  dan  perlengkapan demi pencapaian hasil yang optimal).
  3. Distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.

Di dalam meningkatkan atau mengembangkan organisasi pemerintah dalam suatu Desa maka yang harus dilakukan oleh seorang Kepala Desa selaku Pemimpin adalah mengarahkan atau memberikan motivasi terhadap aparat pemerintah agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, karena keberhasilan suatu organisasi baik itu organisasi besar atau kecil tergantung dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu peran serta masyarakat terhadap pengembangan organisasi pemerintah sangat diharapkan terutama para pemuda sebagai penggerak atas berhasilnya segala pembangunan di desa tersebut. Dalam hal ini tidak lepas tanggung jawab seorang Kepala Desa selaku pembina masyarakat demi terselenggaranya otonomi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kewajiban pemerintah dalam menyediakan berbagai infrastruktur sosial yang memadai khususnya dalam wilayah desanya sendiri seperti penyediaan lingkungan yang layak, peningkatan keterampilan, fasilitas umum, sarana transportasi dan sebagainya. Penyediaan infrastruktur tersebut mutlak dilakukan agar desa dapat tumbuh dan berkembang dan mampu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri demi tercapainya kehidupan masyarakat yang aman, sejahtera dan damai.

Permanent link to this article: http://www.rahayu.desa.id/web/2014/01/dinamika-pemerintahan-desa/

Leave a Reply

%d bloggers like this: