Kebijakan Belanja

 

Berkaitan dengan fungsi pemerintah desa yang bertugas memfasilitasi, membuat regulasi dan menyediakan barang dan jasa yang sifatnya publik, maka kebijakan-kebijakan di bidang belanja diarahkan sebagai berikut:

  1. Seluruh lembaga kemasyarakatan agar menggunakan anggaran yang telah diamanatkan dengan lebih efisien dan efektif, dan mempertanggungjawabkannya melalui hasil (output) yang lebih terukur dan berkesinambungan (sustainable);
  2. Mengarahkan kegiatan-kegiatan supaya lebih fokus terhadap permasalahan aktual yang ada di masyarakat;
  3. Mengupayakan agar seluruh kegiatan yang dilakukan oleh ada interkoneksinya, sehingga kegiatan yang satu dengan yang lainnya bersifat melengkapi dan bersinergi satu sama lain dan bermuara pada satu tujuan yang telah ditetapkan;
  4. Mengkaji kembali efektivitas bentuk-bentuk bantuan (finansial maupun barang) yang selama ini dilakukan oleh pemerintah, dan mengembangkan bentuk intervensi yang lebih signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan tidak menciptakan ketergantungan masyarakat kepada pemerintah;
  5. Untuk mendorong partisipasi masyarakat, pemerintah desa menyerahkan pengelolaan kegiatan yang kepada masyarakat (swakelola);
  6. Belanja desa diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
  7. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

 

Permanent link to this article: http://www.rahayu.desa.id/web/apbdes/kebijakan-belanja/

Leave a Reply

%d bloggers like this: