Kebijakan Pendapatan

 

Di bidang pendapatan, sebagaimana uraian di atas yang memperlihatkan bahwa ketergantungan daerah terhadap Dana Perimbangan masih sangat besar, maka diberlakukan kebijakan-kebijakan untuk mendorong upaya-upaya yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa yaitu sebagai berikut :

  1. Pemantapan kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Desa;

  2. Peningkatan pendapatan asli desa melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan berdasarkan pada data potensi yang akurat;

  3. Pengembangan koordinasi dan Sistem Informasi yang sinergis di bidang pendapatan diantara lembaga kemasyarakatan dan instansi terkait;

  4. Revitalisasi dan restrukturisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) agar dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan desa secara optimal;

  5. Peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli desa yang disertai dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan, dan kecepatan pelayanan;

  6. Memberikan biaya pemungutan (urunan desa) paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari realisasi objek pajak;

Permanent link to this article: http://www.rahayu.desa.id/web/apbdes/kebijakan-pendapatan/

Leave a Reply

%d bloggers like this: