Category: Kebijakan Publik

UU Desa Dinilai Bisa Rampas Otonomi Desa Adat

Desa Rahayu – Bandung. Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana Dr I Dewa Gede Palguna mengkritisi jika pendaftaran desa adat dilakukan dinilai akan merampas otonomi desa adat. “Definisi desa adalah sebagai alat pemerintahan daerah terendah. Kalau demikian berarti dia (desa adat) bukan lagi menjadi kesatuan masyarakat hukum adat yang otonom. Karena bukan otonom, berarti tidak boleh …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.rahayu.desa.id/web/2014/10/uu-desa-dinilai-bisa-rampas-otonomi-desa-adat/

Kunjungan Kerja dari Kab. Pelalawan Prov. RIAU

  Hari ini, Rabu 15 Oktober 2014, Pemerintah Desa Rahayu menerima kunjungan kerja dari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Provinsi RIAU, diterima oleh Kepala Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung bertempat di Gedung Serbaguna pada pukul 09.00 WIB. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Bidang Pemeritahan Desa BPMPD Kaupaten Bandung. Semoga dengan adanya kunjungan kerja ini …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.rahayu.desa.id/web/2014/10/kunjungan-kerja-dari-kab-pelalawan-prov-riau/

Membangun Desa adalah Membangun Konektivitas

Desa Rahayu – Bandung. Pakar kependudukan dari Universitas Indonesia (UI), Sony Harry B Harmadi, mengusulkan, agar pemerintahan mendatang membuat kebijakan pembangunan desa secara tepat guna menghindari arus urbanisasi dari ke kota. “Dengan membangun desa yang tepat yakni dengan membangun konektivitas desa,” kata Sony di Jakarta, Minggu (5/10). Menurut Sony, jika kota-kota besar, terutama Jakarta, masih …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.rahayu.desa.id/web/2014/08/membangun-desa-adalah-membangun-konektivitas/

Kab. Bandung Miliki Gedung Layanan Administrasi Kependudukan Dan Alat Rekam/Cetak E-KTP

PELAYANAN e-KTP di Kabupaten Bandung, dipastikan bakal semakin cepat dan mudah menyusul dibangunnya gedung pelayanan administrasi kependudukan yang terletak diseputar kompleks Pemkab Bandung. Gedung yang dibangun dengan biaya Rp. 1.089.978.000,- memiliki luas bangunan kurang lebih 400 m2, dilengkapi perangkat rekam dan pencetakan e-KTP. "Pembangunan gedung dan penyediaan alat rekam dan cetak KTP elektronik ini, semuanya …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.rahayu.desa.id/web/2014/01/kab-bandung-miliki-gedung-layanan-administrasi-kependudukan-dan-alat-rekamcetak-e-ktp/

%d bloggers like this: