Category: Kebijakan Publik

Kab. Bandung Miliki Gedung Layanan Administrasi Kependudukan Dan Alat Rekam/Cetak E-KTP

PELAYANAN e-KTP di Kabupaten Bandung, dipastikan bakal semakin cepat dan mudah menyusul dibangunnya gedung pelayanan administrasi kependudukan yang terletak diseputar kompleks Pemkab Bandung. Gedung yang dibangun dengan biaya Rp. 1.089.978.000,- memiliki luas bangunan kurang lebih 400 m2, dilengkapi perangkat rekam dan pencetakan e-KTP. "Pembangunan gedung dan penyediaan alat rekam dan cetak KTP elektronik ini, semuanya …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.rahayu.desa.id/web/2014/01/kab-bandung-miliki-gedung-layanan-administrasi-kependudukan-dan-alat-rekamcetak-e-ktp/

Dinamika Pemerintahan Desa

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah j.o. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, menurut ketentuan ini Desa adalah suatu masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.rahayu.desa.id/web/2014/01/dinamika-pemerintahan-desa/

Menggelitik Adat Istiadat dan Nilai Budaya Sosial dalam Pembangunan Masyarakat dan Desa

Ada satu pertanyaan menggelitik muncul ketika berbagai program pembangunan masyarakat dan desa marak diluncurkan yaitu “Apakah budaya masyarakat merupakan faktor penting yang diperhatikan bagi input kebijakan dalam menyusun program pembanguna desa?”. Ketika suatu kebijakan pembangunan desa mengemukakan penghargan terhadap nilai-nilai budaya yang ditemui sangat beraneka ragam di negeri kepulauan Nusantara ini, berartimengindikasikan suatu penghormatan terhadap …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.rahayu.desa.id/web/2014/01/menggelitik-adat-istiadat-dan-nilai-budaya-sosial-dalam-pembangunan-masyarakat-dan-desa/

Pentingnya Mendorong Pelaku Usaha Mikro dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

  Pemberdayaan Usaha Mikro (UM) Pemberdayaan LKM haruslah mencakup dua aspek ,yaitu aspek regulasi dan aspek penguatan kelembagaan. Kedua aspek ini tidak boleh berdiri sendiri harus saling terkait dan mendukung, sehingga mampu membentuk sinergi dalam pengembangan usaha mikro. Dalam aspek regulasi, berdasarkan studi kasus dan pengalaman selama ini masih terbatasnya layanan kerangka hukum keuangan mikro, …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.rahayu.desa.id/web/2013/11/pentingnya-mendorong-pelaku-usaha-mikro-dalam-badan-usaha-milik-desa-bumdes/

%d bloggers like this: