Jan 05

Dinamika Pemerintahan Desa

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah j.o. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, menurut ketentuan ini Desa adalah suatu masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.rahayu.desa.id/web/2014/01/dinamika-pemerintahan-desa/

Jan 02

Menggelitik Adat Istiadat dan Nilai Budaya Sosial dalam Pembangunan Masyarakat dan Desa

Ada satu pertanyaan menggelitik muncul ketika berbagai program pembangunan masyarakat dan desa marak diluncurkan yaitu “Apakah budaya masyarakat merupakan faktor penting yang diperhatikan bagi input kebijakan dalam menyusun program pembanguna desa?”. Ketika suatu kebijakan pembangunan desa mengemukakan penghargan terhadap nilai-nilai budaya yang ditemui sangat beraneka ragam di negeri kepulauan Nusantara ini, berartimengindikasikan suatu penghormatan terhadap …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.rahayu.desa.id/web/2014/01/menggelitik-adat-istiadat-dan-nilai-budaya-sosial-dalam-pembangunan-masyarakat-dan-desa/

Nov 22

Pentingnya Mendorong Pelaku Usaha Mikro dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

  Pemberdayaan Usaha Mikro (UM) Pemberdayaan LKM haruslah mencakup dua aspek ,yaitu aspek regulasi dan aspek penguatan kelembagaan. Kedua aspek ini tidak boleh berdiri sendiri harus saling terkait dan mendukung, sehingga mampu membentuk sinergi dalam pengembangan usaha mikro. Dalam aspek regulasi, berdasarkan studi kasus dan pengalaman selama ini masih terbatasnya layanan kerangka hukum keuangan mikro, …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.rahayu.desa.id/web/2013/11/pentingnya-mendorong-pelaku-usaha-mikro-dalam-badan-usaha-milik-desa-bumdes/

Sep 25

Pelayanan Publik Berkualitas, Mungkinkah?

Salah satu konsep dasar dalam pelayanan publik adalah kepuasan publik atau pelangggan. Pelayanan yang berkualitas setidaknya harus mengacu pada dua hal pokok. Keistimewaan pelayanan yang memberikan kepuasan terhadap publik dan kualitas pelayanan yang terbebas dari segala kekurangan pelayanan. Acuan dari kualitas pelayanan adalah kepentingan pelanggan (customer focused quality). Makna dari customer satisfaction dalam Banishing Bureacracy …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.rahayu.desa.id/web/2013/09/pelayanan-publik-berkualitas-mungkinkah/

%d bloggers like this: